Friday, October 21, 2005

PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

DAFTAR ISI
BAGIAN I

TENTANG PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
1. Latar Belakang ……………………………………
2. Pengertian ………………………………………..
3. Tujuan …………………………………………….
4. Acuan Panduan …………………………………
5. Ruang Lingkup Panduan……………………….

PENGGUNAAN ISTILAH DAN PENGERTIAN

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

BUDAYA PERUSAHAAN


BAGIAN II

PRINSIP–PRINSIP PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Transparansi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Pertanggung Jawaban
5. Kewajaran


BAGIAN III

ORGAN PERSEROAN

1. Hubungan antar Organ Perseroan ……………….
2. Rapat Umum Pemegang Saham …………………
3. Dewan Komisaris …………………………………..
3.1. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris …….
3.2. Komite-komite Dewan Komisaris …………
3.3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris ……
3.4. Komposisi dan Ketentuan Jabatan ………
3.5. Rapat Dewan Komisaris ……………
3.6. Program Pengenalan bagi Anggota Komisaris
Baru dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris
3.7. Kinerja Dewan Komisaris ……………………

4. Direksi
4.1. Hak dan Wewenang Direksi ………
4.2. Tugas dan Kewajiban Direksi ……….
4.3. Komposisi dan Ketentuan Jabatan …….
4.4. Rapat Direksi ………………..
4.5. Program Pengenalan bagi Direktur Baru ….
dan Peningkatan Kapabilitas Direksi ……
4.6. Kinerja Direksi ……….

5. Sekretaris Perusahaan …….
5.1. Fungsi …………….
5.2. Tugas dan Tanggung Jawab ………..
BAGIAN IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. Hubungan dengan Pemegang Saham ………..
2. Standar Akuntansi ………..
3. Sistem Pengendalian Internal ………….
4. Auditor Eksternal …….
5. Manajemen Resiko …..
6. Manajemen Mutu …..
7. Hubungan dengan Pelanggan dan Mitra Usaha …
8. Sistem Pemasaran ……
9. Hubungan dengan Pemasok Gas …..
10. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa ………
11. Hubungan dengan Pekerja …
12. Etika Pekerja ….
13. Kesehatan dan Keselamatan Kerja ….
14. Lingkungan …
15. Hubungan dengan Masyarakat ….
16. Keterlibatan dalam Politik …..
17. Benturan Kepentingan ……..
18. Pernyataan Palsu dan Klaim Palsu …
19. Pemberian dan Penerimaan Hadiah …
20. Hubungan dengan Pejabat Negara ..
21. Informasi Orang Dalam ..
22. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi …
23. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi …
24. Pelaporan Pelanggaran terhadap Panduan Good Corporate Governance .....

========================================

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, maka manajemen perusahaan harus memiliki komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporatee Governance, yaitu: transparency, accountability, reponsiblity, independence dan fairness.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

Adapun tujuan dalam menerapkan Good Corporate Governance, adalah:
a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
c. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tingi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap Stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN;
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
f. Mensukseskan program privatisasi.

Pelaksanaan Good Corporate Governance dilingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk diharapkan akan mampu memperkuat posisi perusahaaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan serta meningkatkan kepercayaan dari para pemegang saham dan Stakeholders lainnya, yang dapat meningkatkan nilai saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Akhirnya dengan adanya komitmen bersama antara Komisaris, Direksi serta seluruh Pekerja maka akan menjadikan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai suatu perusahaan yang kuat dan berkembang menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan gas bumi.

Jakarta , 13 Mei 2005
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Direksi,



W.M.P Simandjuntak
Direktur Utama,

------------------------------


BAGIAN I

PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. LATAR BELAKANG
Salah satu penyebab terjadinya krisis perekonomian saat ini adalah karena banyak perusahaan di Indonesia tidak menjalankan prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Hal ini tampak dari maraknya praktek-praktek pengelolaan keuangan perusahaan secara tidak sehat. BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia harus menjadi pelopor implementasi Good Corporate Governance (GCG). BUMN berkewajiban untuk ikut serta memulihkan kondisi tersebut ke arah yang lebih baik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, disingkat PGN sebagai salah satu BUMN terkemuka menganggap perlu untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan kondisi perekonomian nasional tersebut dengan berupaya merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Disadari bahwa untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan perlu menyusun pedoman pengelolaan yang diterapkan secara taat azas (consistent) sehingga semua nilai yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan atas Perusahaan dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu akan memudahkan penentuan arah pengembangan dan kinerja Perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan secara baik. Dengan perbaikan hubungan kerja tersebut akan dapat diupayakan peningkatan Manajemen Perusahaan.

Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan Perusahaan dalam mengelola Manajemen Perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Good Corporate Governance diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan Perusahaan secara lebih baik antara lain dengan menghambat praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan mendorong efesiensi pengelolaan Perusahaan.

Penerapan GCG di PGN sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan PGN secara lebih amanah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra usaha.

Agar penerapan GCG di PGN berjalan baik, perlu disusun suatu Panduan GCG yang menjadi acuan bagi PGN dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

2. PENGERTIAN
Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep–117/M-MBU/2002 tentang GCG di BUMN bahwa GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta pelaksanaan RUPS yang dilakukan sebagai alat pertanggungjawaban mereka terhadap Stakeholders lainnya.

Pelaksanaan GCG membutuhkan pengelolaan manajemen Perusahaan yang mengatur hubungan antara Direksi dengan organ-organ yang ada dibawahnya termasuk Pekerja sebagai pelaksana dalam Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

3. TUJUAN
Implementasi GCG di PGN bertujuan untuk:
a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Shareholders ( RUPS ), Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, Pemasok, Rekanan, Kreditor, Pemerintah, serta Masyarakat dan Lingkungan;
b. Mendorong dan mendukung pengembangan PGN, Pengelolan Sumberdaya dan Pengelolaan Resiko secara lebih terencana;
c. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan PGN kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya;
d. Sebagai titik tolak perbaikan budaya kerja PGN ke arah yang lebih baik;
e. Meningkatkan kontribusi PGN dalam perekonomian nasional;
f. Mencapai Visi dan Misi di PGN;
g. Menciptakan keamanan dan kesehatan lingkungan kerja;
h. Profesionalisme sumberdaya manusia dan budaya perusahaan melalui penerapan manajemen mutu.

4. ACUAN PANDUAN
Dalam menyusun Panduan GCG ini mengacu pada:
a. Undang-undang, diantaranya adalah:
· UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perusahaan terbatas,
· UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
· UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
· UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi;
b. Keputusan Menteri BUMN, diantaranya adalah:
· Kepmen No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN,
· Kepmen No. Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN,
· Kepmen No. Kep-101/MBU/2002 tentang penyusunan RKAP,
· Kepmen No. Kep-102/MBU/2002 tentang penyusunan RJP,
· Kepmen No. Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite Audit bagi BUMN;
c. Ketentuan-ketentuan Bapepam dan BEJ seperti:
· Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit,
· Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat;
d. Anggaran Dasar Perusahaan;
e. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam risalah RUPS.

5. RUANG LINGKUP PANDUAN
Ruang lingkup Panduan ini adalah untuk memberikan arahan kepada :
a. Pemegang Saham PGN;
b. Dewan Komisaris PGN;
c. Direksi PGN;
d. Direktur Utama Perusahaan selaku Kuasa Pemegang Saham Anak Perusahaan;
e. Direksi atau pekerja atau orang yang ditunjuk Direksi PGN yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan PGN.

PENGGUNAAN ISTILAH DAN PENGERTIAN

a. PGN, adalah keseluruhan Organ Perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi.
b. Perusahaan, adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi di PGN dan memegang kekuasaan segala wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
d. Dewan Komisaris, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu Kesatuan Dewan (Board).
e. Anggota Dewan Komisaris, adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan sebagai Board).
f. Direksi, adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu Kesatuan Dewan (Board).
g. Direktur, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan sebagai Board).
h. Stakeholders, adalah sebagai pihak-pihak yang terkait secara langsung terhadap operasional PGN
i. Komisaris Independen, adalah Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan PGN dan memenuhi kriteria independensi sesuai peraturan perundang-undangan dan atau praktek terbaik Good Corporate Governance.
j. Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal, serta mengkaji dan menyetujui semua informasi yang disiapkan untuk pihak lain.
k. Auditor Eksternal, adalah Kantor Akuntan Publik yang di tunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan.


VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi
Menjadi perusahaan publik terkemuka di bidang penyedia energi gas bumi.

Misi
Meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi kepentingan industri, komersial dan rumah tangga melalui jaringan pipa transmisi, moda transportasi lain, jaringan pipa distribusi dan kegiatan niaga serta usaha lain yang mendukung pemanfaatan gas bumi.


BUDAYA PERUSAHAAN

PT. Perusahaan Gas Negara ( Persero ) Tbk telah merumuskan budaya perusahaan yang diringkas dengan istilah SMILE. Budaya SMILE membentuk komitmen yang kuat dan mendorong keberhasilan implementasi budaya perusahaan sesuai dengan tujuan perusahan. Budaya SMILE berarti mendorong setiap nurani individu untuk senantiasa senyum dan ramah dalam menjalankan setiap tugas perusahaan.


Keramahan dalam konsep SMILE bermakna luas, bukan saja kerelaan berkorban untuk kemajuan perusahaan melalui pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap Stakeholders, tetapi juga menunjukkan keramahan kepada lingkungan dalam pengelolaan gas bumi yang didistribusikan PGN kepada masyarakat luas.

S M I L E sebagai budaya perusahaan PGN dapat diuraikan sebagai berikut :

S = Satisfaction (Memuaskan)
Seluruh jajaran PGN berupaya memuaskan Stakeholders yang terdiri dari: Pelanggan, Pemasok, Mitra Usaha, Media Massa, Pekerja, Pemerintah, Masyarakat dan Pemegang Saham.

M = Morale (Semangat Juang)
Nilai-nilai yang harus dimiliki setiap pekerja yang dilakukan atas kesadaran sendiri terdiri dari: disiplin, loyalitas korporat, kerjasama, serta saling percaya dan saling menghargai.

I = Integrity (Integritas)
Sikap kerja yang harus diterapkan di Perusahaan, yakni: memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja dengan dasar integritas, kejujuran dan etika; mampu mengendalikan diri, menolak komisi, suap, menghindari manipulasi, korupsi dan menolak pemberian apapun yang dapat merusak moral, mengganggu pekerjaan serta merugikan perusahaan; dan memelihara dan mengembangkan penerapan sistem manajemen mutu secara efektif.

L = Leadership (Kepemimpinan)
Menetapkan kepemimpinan yang berkualitas dengan mengutamakan keteladanan dan keadilan; senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap pekerja yang berkualitas secara efektif untuk mengembangkan diri secara optimal dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang mampu melaksanakan kepemimpinan sehari-hari; mengantisipasi perubahan; dan menjadi kunci keberhasilan bagi tumbuh kembangnya Budaya Perusahaan dan sikap kerja karena pimpinan adalah panutan dalam cara berfikir dan bertindak bagi seluruh bawahannya.

E = Enterpreneurship (Kewirausahaan)
Kewirausahaan merupakan jiwa wirausaha yang sudah melekat dalam setiap pribadi pekerja yang memiliki motivasi yang tinggi, yakni mampu bekerja secara mandiri, bekerja keras, tekun dan ulet, disiplin, berdaya guna, menepati janji dan mempunyai jiwa untuk selalu bersemangat untuk maju dan terus mengembangkan potensinya; dan percaya diri, peka, teliti, dan taktis memanfaatkan peluang di tengah-tengah makin ketatnya persaingan usaha.


BAGIAN II


PRINSIP-PRINSIP PANDUAN GCG
PGN akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip-prinsip GCG yang meliputi :

1. TRANSPARANSI
Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Implementasi keterbukaan meliputi pengungkapan kinerja Perusahaan tepat waktu, akurat dan dapat diperbandingkan; pengungkapan proses pengambilan keputusan, dan pengawasan kualitas, efisiensi waktu dan biaya serta standardisasi.

Dengan transparansi tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan akan dapat melihat keputusan tertentu bagaimana suatu perusahaan dikelola, bagaimana proses pengambilan keputusan, dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan dibuat oleh Perusahaan.

2. KEMANDIRIAN
Prinsip kemandirian berarti bahwa Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam hal ini sangat ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris, Direksi atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan Perusahaan terbebas dari tekanan atau pengaruh baik dari dalam maupun dari luar Perusahaan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat.

3. AKUNTABILITAS
Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan perusahaan secara efektif.

4. PERTANGGUNGJAWABAN
Prinsip pertanggungjawaban merupakan kesesuaian antara pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. KEWAJARAN
Prinsip kewajaran diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN III

ORGAN PERSEROAN

1. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN
PGN meyakini bahwa hubungan antar Organ Perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sangat berpengaruh pada penerapan GCG. Oleh karena itu PGN dengan tegas memisahkan fungsi, peranan serta tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PGN senantiasa mengusahakan hubungan kerja yang harmonis antara Organ-organ Perseroan.

PGN akan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang tertinggi yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang terkait. RUPS berhak untuk memperoleh seluruh keterangan dan meminta pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan.

PGN menyelenggarakan dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan satu kali setahun masing-masing untuk membahas Laporan Tahunan yang diajukan oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan. RUPS Luar Biasa diadakan bilamana diperlukan untuk membahas berbagai agenda seperti perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian angota Dewan Komisaris dan / atau Direksi serta agenda-agenda lain yang dianggap perlu.

RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran Pemegang Saham memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PGN membuat notulen atau risalah rapat dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh RUPS. Penandatanganan ini tidak perlu apabila notulen atau risalah rapat tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.

3. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang diangkat melalui RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan masukan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan.

Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

3.1.1. Hak-hak Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap;
b. Para Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
c. Para Anggota Dewan Komisaris berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
d. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan;
e. Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan, atau bila di perlukan dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan;
f. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
g. Dewan Komisaris berhak mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2. Wewenang Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rencana dari Direksi untuk:
· Menerima pinjaman jangka panjang dari Bank atau Lembaga Keuangan lain,
· Memberikan pinjaman jangka panjang atas nama Perusahaan,
· Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Rapat Komisaris,
· Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun,
· Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi,
· Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru,
· Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
c. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga;
d. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan meminta penjelasan, dalam hal demikian Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan;
e. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direktur dari jabatannya, apabila Direktur tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan dari tindakan tersebut.

3.2. Komite Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan dengan tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut dalam mendukung kinerja Perusahaan. Komite-komite yang dapat dibentuk Dewan Komisaris adalah: Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite GCG, Komite Asuransi dan ResikoUsaha dan komite lainnya.

Komite Audit
Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal.

Komite Nominasi
Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu level di bawah Direksi, mengevaluasi Sistem Penilaian Pekerja dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Remunerasi
Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu level di bawah Direksi serta rekomendasi tentang :
a. Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja tersebut;
b. Sistem pensiun;
c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal perampingan atau rasionalisasi pekerja.

Komite Good Corporate Governance
Komite Good Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memberikan rekomendasi implementasi GCG di Perusahaan.

Komite Asuransi dan Resiko Usaha
Komite ini bertugas melakukan penilaian secara berkala tentang resiko Perusahaan dan memberikan Perusahaan dan memberikan rekomendasi tentang manajemen resiko serta jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh perusahaan dalam hubungannya dengan resiko usaha.

3.3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
a. Selalu tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;
b. Beri’tikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan;
c. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang - undangan;
d. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
e. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengelolaan operasional perusahaan;
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis perusahaan lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
g. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang di usulkan Direksi;
h. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas–tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;
i. Meneliti dan menelaah laporan–laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
j. Mengikuti perkembangan kegiatan PGN baik dari informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber lainnya;
k. Menghadiri rapat kerja / koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
l. Melakukan usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan lainnya dalam mengelola perusahaan;
m. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan;
n. Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik;
o. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance.

3.4. Komposisi dan Ketentuan Jabatan
3.4.1. Komposisi Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-sekurangnya 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, dimana salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama;
b. Dewan Komisaris PGN selain dituntut dalam pengambilan putusan secara efektif, tepat dan cepat, juga harus dapat bertindak secara independen terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris Independen dengan jumlah paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris;
c. Apabila Perusahaan tidak mempunyai seorangpun Anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Anggota Dewan Komisaris baru;
d. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Anggota Dewan Komisaris tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
e. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara waktu Pemegang Saham yang memiliki saham paling banyak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajiban selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris yang baru;
f. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Anggota Dewan Komisaris, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komite Nominasi dan/atau oleh Pemegang Saham;
g. Para calon Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan dalam RUPS berikut untuk diangkat;
h. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana Anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat dan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-5 (lima) setelah Anggota Dewan Komisaris tersebut memangku jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

3.4.2. Masa Jabatan Dewan Komisaris:
a. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya.
b. Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir jika:
· Masa jabatan yang bersangkutan berakhir,
· Yang bersangkutan berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri,
· Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan oleh pengadilan,
· Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
· Meninggal dunia,
· Diberhentikan oleh RUPS.

3.5. Rapat dewan Komisaris
a. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
b. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
c. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kegiatan usaha perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3.6. Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris Baru dan Peningkatan kapabilitas Dewan komisaris.

Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar Anggota Dewan Komisaris tersebut dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan Perusahaan. Program pengenalan tersebut dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya. Komisaris Utama bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program ini.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris antara lain :
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Organ Perseroan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
e. Team building dengan menyertakan seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
Perusahaan akan memfasilitasi program pengenalan tersebut. Perusahaan juga akan memfasilitasi program peningkatan kapabilitas dewan komisaris sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan.

3.7. Kinerja Dewan Komisaris
Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Secara umum kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi kinerja individu anggota Dewan Komisaris dapat digunakan sebagai :

a. Dasar pemberian remunerasi dan insentif lainnya bagi masing-masing individu Anggota Dewan Komisaris.
b. Bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan di tengah masa jabatan individu Anggota Dewan Komisaris tersebut.
c. Sarana penilaian efektifitas Dewan Komisaris dan dasar pembebasan dari tanggung jawab (acquit et de charge).

4. DIREKSI
Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Direksi PGN akan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan praktek terbaik Good Corporate Governance.

4.1. Hak Dan Wewenang Direksi

4.1.1. Direksi berhak untuk:

a. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
b. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan sejumlah pembatasan-pembatasan;
d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
e. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pekerja perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama–sama atau kepada orang lain;
g. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Menerima gaji berikut tunjangan lain dan atau fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
i. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan;
j. Mempergunakan saran profesional.

4.1.2. Direksi berwenang untuk:
a. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
b. Melakukan perbuatan-perbuatan dibawah ini setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, yaitu:
· Menerima pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan lain,
· Memberikan pinjaman jangka panjang atas nama Perseroan,
· Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Rapat Komisaris,
· Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun,
· Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi,
· Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru,
· Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Direksi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau 50% (lima puluh persen) harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS.

4.2. Tugas dan Kewajiban Direksi
4.2.1 Tugas direksi adalah :
a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan;
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;

4.2.2. Kewajiban Direksi adalah:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usahanya;
b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan;
c. Menyiapkan rencana jangka panjang Perusahaan, untuk mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris;
d. Mengadakan dan memelihara pembukuan, administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan berkala lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.

4.3. Komposisi dan ketentuan jabatan
a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) Direktur dan seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;
b. Pembagian tugas dan wewenang setiap Direktur ditetapkan oleh RUPS dan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkannya;
c. Apabila oleh suatu sebab jabatan Direktur lowong, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
d. Apabila Perusahaan tidak mempunyai seorangpun Direktur, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan tersebut;
e. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan/atau Pemegang Saham;
f. Para calon Direktur yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Direktur, para calon yang telah lulus wajib menandatangani kontrak manajemen;
g. Masa jabatan Direktur adalah sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana Direktur tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah Direktur tersebut memangku jabatan sebagai anggota Direksi dengan mengikuti seluruh ketentuan lain mengenai periodisasi jabatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4. Rapat Direksi
Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut.

Rapat Direksi dibedakan atas :
a. Rapat yang diagendakan, yaitu rapat yang memerlukan keputusan baik bersifat strategis maupun operasional; atau rapat yang bersifat wacana.
b. Rapat yang tidak diagendakan adalah rapat yang berupa on paper. Hal ini dilakukan apabila ada kebutuhan notaris atau pihak lain, yang secara prinsip mensyaratkan adanya persetujuan seluruh Anggota Direksi.
Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

4.5. Program Pengenalan bagi Direktur Baru dan Peningkatan Kapabilitas Direksi
Perusahaan memberikan program pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat. Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi dapat bekerja dengan baik dan tercipta kerja sama tim untuk kepentingan memajukan perusahaan. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya. Direktur utama bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program ini.
Program pengenalan yang diberikan kepada Direksi antara lain :
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
e. Team building dengan menyertakan seluruh Direktur, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya;

Perusahaan akan memfasilitasi program pengenalan yang dimaksudkan. Perusahaan juga akan memfasilitasi peningkatan kapabilitas Direksi melalui pendidikan dan training sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Perusahaan.

4.6. Kinerja Direksi
Kinerja Direksi akan dievaluasi tiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Penilaian kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris, dengan atau tanpa dibantu sebuah Komite, akan mengusulkan kriteria evaluasi kinerja Direksi untuk ditetapkan oleh RUPS sejak saat pengangkatannya, dan hal tersebut dituangkan dalam kontrak pengangkatan (Appoinment Agreement / Performance Contract).

Perusahaan menggunakan hasil evaluasi kinerja dan kontrak pengangkatan masing-masing Direktur untuk :

a. Dasar pemberian remunerasi dan insentif bagi masing-masing Direktur;
b. Bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan di tengah masa jabatan Direktur tersebut;
c. Sarana penilaian efektifitas direksi dan dasar pemberian pembebasan dari tanggung jawab ( acquit de charge).

5. SEKRETARIS PERUSAHAAN
PGN menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan untuk memperlancar hubungan antar Organ Perseroan dan hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders. Perusahaan akan menjamin bahwa Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

PGN menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan untuk memperlancar hubungan antar Organ Perseroan dan hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders. Perusahaan akan menjamin bahwa Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya. PGN menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan untuk memperlancar hubungan antar Organ Perseroan dan hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders. Perusahaan akan menjamin bahwa Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

5.1. Fungsi
Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan untuk Perseroan terbuka adalah sebagai berikut :
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
c. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
d. Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat;
e. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Emiten atau Perusahaan Publik.

5.2. Tugas dan Tanggung Jawab
Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Menghadiri rapat Direksi dan membuat notulen rapat;
b. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS;
c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan / kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
d. Mempersiapkan bahan-bahan / materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
e. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non rutin;
f. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat;
g. Menyelenggararakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perseroan.


BAGIAN IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
PGN dalam hubungannya dengan Pemegang Saham wajib menjamin hak-hak Pemegang Saham untuk:
a. Mengadakan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
· Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan oleh Perusahaan tanpa terkecuali baik hadir secara langsung ataupun dengan surat kuasa untuk menghadiri rapat,
· Mengeluarkan suara dengan ketentuan satu saham satu suara atas setiap informasi ataupun keputusan yang dihasilkan dalam rapat RUPS,
· Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui permintaan tertulis yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan,
· Mengadakan RUPS setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri bilamana Direksi dan atau Dewan Komisaris Perusahaan lalai mengadakan RUPS dimaksud;
b. Memperoleh data Perusahaan secara tepat waktu dan akurat tentang informasi yang bersifat insidentil maupun berkala, sehingga Pemegang Saham dapat ikut serta memberikan pendapat dan menentukan tindakan-tindakan, serta keputusan-keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi pada Perusahaan;
c. Mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua Pemegang Saham baik Pemegang Saham minoritas, asing maupun Pemegang Saham Mayoritas;
d. Menerima pembagian dari keuntungan dalam bentuk dividen ataupun bentuk keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

2. STANDAR AKUNTANSI
PGN memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi. PGN menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat. PGN selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat Neraca Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Penggunaan Dana dari Penerbitan Saham, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta catatan atas Laporan Keuangan. PGN akan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Dalam rangka membantu Direktur Utama, Satuan Pengawas Intern melaksanakan pemeriksaan intern dan pemeriksaan operasional.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Intern adalah sebagai berikut :
a. Mengamankan harta / asset Perusahaan dari indikasi penyimpangan dalam arti fungsi audit intern yang efektif dapat menghalangi perbuatan yang tidak semestinya oleh manajemen;
b. Merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta waktu yang telah ditetapkan;
c. Menjaga kerahasiaan dan mengamankan semua berkas setiap materi pemeriksaan yang telah dilakukan;
d. Mengevaluasi, menganalisa dan membuktikan kebenaran informasi guna mendukung hasil pemeriksaaan;
e. Melakukan kajian terhadap investasi Perusahaan khususnya sejauh mana aspek pengelolaan resiko telah dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan;
f. Menilai sistem pengendalian manajemen, apakah Prosedur Operasional Standar masih efektif di semua bidang yaitu : Keuangan, Pengusahaan, Pengembangan, Umum dan Sekretaris Perusahaan;
g. Melakukan penilaian tentang sistem pengendalian informasi untuk membuktikan apakah informasi perusahaan yang penting terjamin keamanannya.

Satuan Pengawas Intern tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit, namun memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas Perusahaan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu yang dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.

4. AUDITOR EKSTERNAL
Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan, kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada RUPS dan harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan di Perusahaan.

Auditor Eksternal melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan semua catatan akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan ketaat-azasan, kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi dan Keuangan Indonesia.

Auditor Eksternal menginformasikan kepada Perusahaan melalui Komite Audit bila menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit mengajukan usul calon Auditor Eksternal melalui Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.

Auditor Eksternal yang diusulkan haruslah bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan.

Pemegang Saham dalam RUPS menetapkan penunjukan Auditor Eksternal untuk proses audit laporan keuangan untuk tahun berikutnya.

5. MANAJEMEN RESIKO
PGN menyadari bahwa penanganan Manajemen Resiko penting dilakukan. Untuk meminimumkan resiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang mungkin timbul dilingkungan PGN, dilakukan tujuh tahap antara lain :
a. Menetapkan konteks;
b. Identifikasi resiko;
c. Analisa resiko;
d. Evaluasi resiko;
e. Perlakuan resiko;
f. Komunikasi dan konsultasi;
g. Pemantauan dan peninjauan.

Upaya penanganan Manajemen Resiko sebagaimana yang diuraikan disini dapat berhasil bilamana seluruh jajaran di lingkungan PGN menerapkan secara benar uraian yang terdapat dalam Manual Manajemen Resiko.


6. MANAJEMEN MUTU
PGN menyadari bahwa Pengembangan Manajemen Mutu sangat diperlukan guna memastikan efektivitas standar mutu yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Perusahaan. Standar mutu akan senantiasa dijaga melalui audit mutu serta adanya evaluasi pencapaian sasaran mutu pada setiap unit Perusahaan.

7. HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN DAN MITRA USAHA
PGN dalam hal pelayanan kepada pelanggan akan tetap memenuhi komitmen dari segi perhatian, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, kualitas, waktu dan keamanan yang setara sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Perusahaan akan memberikan informasi dan melakukan berbagai aktivitas sosialisasi kepada pelanggan mengenai berbagai hak pelayanan yang diperoleh pelanggan secara konsisten dan merata dengan media yang dapat diakses oleh pelanggan.

Dalam hal bekerja sama dengan mitra usaha, Perusahaan menuangkan semua kesepakatan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan i’tikad baik.

8. SISTEM PEMASARAN
PGN menyadari bahwa dengan dibukanya pasar akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam bisnis transmisi dan distribusi gas. Oleh sebab itu berbagai penyesuaian diperlukan Perusahaan. Penyesuaian dilakukan terhadap struktur organisasi Perusahaan yang menjadi semakin mandiri dengan dibentuknya SBU dan Distrik, serta didukung pekerja yang memiliki kompetensi tinggi.

9. HUBUNGAN DENGAN PEMASOK GAS
Sebagai perusahaan distribusi dan transmisi gas, PGN menyadari bisnis perusahaan sangat terkait dengan ketersediaan pasokan gas dari para pemasok gas. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa melakukan upaya untuk menjalin kerja sama dengan pemasok gas bumi demi ketersediaan gas baik untuk sektor industri, komersial maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan pemasok gas serta bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis dengan cara:
a. Menggunakan cara-cara yang legal dan etis dalam berhubungan dengan calon pemasok baik dalam proses negosiasi maupun setelah disepakatinya kerja sama;
b. Senantiasa menghormati dan mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

10. SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PGN menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan harus menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kegiatan operasional, perusahaan perlu mengadakan kerjasama dengan pihak luar seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dalam prakteknya harus memenuhi beberapa hal, yakni:

a. Dalam pengadaan barang dan jasa melalui tender harus diadakan secara terbuka, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melibatkan calon pemasok yang memiliki reputasi baik;
b. Tidak diperbolehkan mengadakan kerjasama dengan pemasok yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pengambil keputusan untuk menghindari benturan kepentingan;
c. Setiap kesepakatan yang diadakan antara pemasok dengan perusahaan harus dibuat secara tertulis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

11. HUBUNGAN DENGAN PEKERJA
PGN dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pekerja akan selalu menghormati hak azasi manusia secara universal serta hak dan kewajiban pekerja berdasarkan kesepakatan kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PGN menyadari dalam hal mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang dalam pekerjaan yang tidak memerlukan perlakuan khusus, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pembedaan berlaku jika untuk bidang pekerjaan tertentu membahayakan keselamatan kerja dan perusahaan.

PGN akan menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, kepribadian, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

12. ETIKA PEKERJA
PGN menyadari bahwa pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap pekerja wajib untuk selalu melaksanakan pekerjaan dengan penuh kejujuran, konsepsional, kreatif, tangguh serta bertanggung jawab sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan. Setiap pekerja akan selalu melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan strandar etika yang telah ditetapkan. Penerapan budaya kerja sebagai sistem nilai yang dianut oleh seluruh jajaran dilingkungan PGN dilandasi oleh 5 (lima) azas “SMILE”, yaitu: Satisfaction, Morale, Integrity, Leadership dan Enterpreneurship.

13. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PGN wajib memastikan bahwa seluruh asset yang dikelola berupa fasilitas utama maupun penunjang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan akan memastikan bahwa perusahaan akan:
a. Senantiasa menyediakan lingkungan yang sehat;
b. Senantiasa meningkatkan prosedur Standard Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SK3L);
c. Mendorong semua unit melakukan SK3L dengan konsisten;
d. Menjamin tersedianya peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang memadai.

14. LINGKUNGAN
Seluruh jajaran PGN memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap upaya pelestarian lingkungan di sekitar wilayah usahanya dan bertekad membangun kemitraan dan lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

15. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT
Seluruh jajaran PGN dalam berinteraksi dengan masyarakat akan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sebagai wujud dari tanggung jawab sosial, perusahaan akan senantiasa membangun dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar tempat kegiatan perusahaan.

16. KETERLIBATAN DALAM POLITIK
PGN mengakui hak setiap Pekerja untuk menyalurkan aspirasi politik. Oleh karena itu Perusahaan tidak akan memaksakan atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politik. Keputusan yang diambil oleh seorang pekerja PGN untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan resiko pekerja PGN secara pribadi.

PGN melarang pemberian sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. BENTURAN KEPENTINGAN
Seluruh jajaran PGN harus menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan.

Seluruh jajaran PGN dalam melakukan transaksi dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, atau pesaing yang sudah ada atau yang potensial, akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi perusahaan tanpa memperhatikan keuntungan pribadi.

PGN wajib memberitahukan dengan segera dan sejelas-jelasnya kepada seluruh jajaran mengenai situasi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

18. PERNYATAAN PALSU DAN KLAIM PALSU
Seluruh jajaran PGN akan senantiasa membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada pihak internal atau eksternal. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pihak eksternal, atau yang digunakan oleh perusahaan.

19. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH
PGN akan menetapkan kebijakan bagi seluruh jajarannya untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun apabila nilai hadiah tersebut melampaui batas yang akan ditetapkan perusahaan.

Pemberian hadiah kepada pihak lain dalam hubungannya dengan upaya bisnis harus senantiasa berlandaskan tata cara yang etis dan dalam jumlah yang wajar.

PGN dalam memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal dapat dibenarkan sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

20. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA
PGN dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan akan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

21. INFORMASI ORANG DALAM
PGN menyadari bahwa segala bentuk informasi yang sensitif bagi pasar modal yang belum diperbolehkan seperti rencana pengambilalihan / penggabungan usaha dan pembelian saham atau informasi lainnya, tidak boleh digunakan / diungkapkan secara terselubung untuk melakukan transaksi atas aktivitas tersebut.

22. KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI
PGN dalam melakukan penentuan klasifikasi informasi akan senantiasa berdasarkan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi BUMN. Informasi yang bersifat non rahasia dimungkinkan untuk dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana dan fasilitas yang cukup dan memadai yang memungkinkan masyarakat sebagai Stakeholder dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah tanpa dikenakan biaya apapun.

Informasi yang bersifat non rahasia harus segera diberitahukan kepada Stakeholders jika berkenaan dengan proses pengambilan keputusan yang cepat yang dilakukan oleh perusahaan.

PGN tidak akan mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang belum dapat diakses oleh masyarakat.

Seluruh jajaran PGN tidak akan melakukan tindakan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebagai akibat kebocoran informasi sebagian atau seluruhnya kepada pihak luar termasuk ; mitra kerja, rekanan jasa kontraktor termasuk sub jasa kontraktor, rekanan jasa konsultan, termasuk sub jasa konsultan.

Pekerja dilarang untuk mengungkapkan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh informasi rahasia yang berhubungan dengan proyek jasa konsultasi, intellectual right, patent right dan business plan Perusahaan secara tidak sah tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak Perusahaan.

Pelanggaran dan penyimpangan atas ketersediaan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.

23. SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
PGN akan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi panduan GCG yang akan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut. Tim tersebut diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.

24. PELAPORAN PELANGGARAN TERHADAP PANDUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PGN memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan mengenai pelanggaran terhadap Panduan GCG ini kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, telepon, e-mail serta media lain.

PGN mengharuskan setiap pelapor mengungkapkan identitas dengan jelas. PGN akan memberikan penghargaan yang sesuai kepada pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar terjadi.

PGN akan menjaga kerahasiaan pelapor kecuali apabila :

a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan GCG Code ini;
c. Diperlukan oleh Bidang Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan didepan hukum.

Penyediaan media ini dimaksudkan PGN untuk penyampaian dugaan pelanggaran terhadap panduan ini dan bukan untuk menyampaikan keluhan pribadi pelapor.


PENUTUP
Panduan Tata Kelola Perusahaan PGN merupakan suatu pedoman baku yang jelas dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Dalam penerapan ini diharapkan akan dapat mewujudkan pengelolaan usaha yang dijalankan secara lebih baik dalam hal transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Dalam bisnis modern menjadi yang terbaik dan memenangi persaingan adalah sesutau yang mutlak harus dilakukan, namun demikian tetap harus dilakukan secara fair dan bertanggung jawab.

Usaha yang dijalankan secara tidak sehat, tanpa mengindahkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dari para pengelolanya dengan cepat akan menimbulkan masalah yang serius. Diantaranya adalah “hilangnya kepercayaan” dari masyarakat. Dalam bisnis pelayanan yang sarat dengan persaingan kepercayaan dari masyarakat akan kita peroleh apabila PGN mampu memberikan pelayanan prima dan memuaskan pelanggan. Dengan demikian kepercayaan yang diberikan oleh seluruh Stakeholders wajib dijaga dengan sebaik-baiknya apabila PGN berkeinginan untuk berjaya di bidang usaha penyedia energi gas bumi.

Penerapan GCG secara konsisten dan tegas telah menjadi suatu keharusan hampir seluruh perusahaan kelas dunia. Terbukti pula bahwa perusahaan kelas dunia yang mengabaikan prinsip tersebut mengalami nasib yang memprihatinkan. Bagi PGN Panduan Tatakelola Perusahaan bukanlah satu-satunya “tools”, selanjutnya, bersama-sama dengan Pedoman Budaya Perusahaan, yaitu kristalisasi dari semua elemen budaya asli Perusahaan, diharapkan dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dengan dua perangkat tersebut apabila dijalankan dengan kesadaran tinggi dari pengelola PGN, mulai dari level tertinggi sampai dengan level terendah, kiranya mampu menjadikan PGN lebih baik, yaitu sebagai BUMN yang berhasil meningkatkan value creation stakeholders, meningkatkan kontribusi dalam konteks perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Guna menjamin keberhasilan penerapan GCG dalam arti yang sebenarnya, tentunya dibutuhkan waktu, kesungguhan dan komitmen kuat semua pihak di lingkungan PGN untuk menjalankannya. Hal-hal berikut ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar tujuan penerapan GCG dapat tercapai, yaitu :
a. Menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasional;
b. Menjadikan setiap individu sebagai motor penggerak penerapan GCG;
c. Mensosialisasikan GCG secara berkesinambungan di seluruh tingkatan satuan kerja;
d. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG;
e. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan kemandirian Organ Perseroan.

Dengan demikian penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan value creation semua pihak yang terkait dengan bisnis PGN.

===================================

CONTENTS

CHAPTER I
GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE

1. Background
2. Definition
3. Objective
4. Code Reference
5. Scope of GCG Code

TERMS USED AND THEIR DEFINITION

COMPANY’S VISION AND MISSION

CORPORATE CULTURE

CHAPTER II
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

1. Transparency
2. Independence
3. Accountability
4. Responsibility
5. Fairness

CHAPTER III
COMPANY’S ORGANS

1. Relation Between Company’s Organs …….
2. General Meeting of Shareholders ……
3. Board of Commissioners …………….
3.1. Board of Commissioners’ Rights & Authorities
3.2. Committees of Board of Commissioners ….
3.3. Board of Commissioners’ Duties & Obligation
3.4. Composition & Position Requirements
3.5. Meeting of the Board of Commissioners….
3.6. Introductory Program for the New Board of
Commissioners Members & Board of Commissioners’ Capability Upgrading Program
3.7. Board of Commissioners’ Performance …..

4. Board of Directors
4.1. Board of Directors’ Rights & Authorities.
4.2. Board of Directors’ Duties & Obligations …
4.3. Composition & Position Requirements..
4.4. Meeting of Board of Directors …
4.5. Introductory Program for the New Directors & Board of Directors’ Capability Upgrading Program
4.6. Board of Director’s Performance

5. Corporate Secretary

5.1. Functions ……
5.2. Duties & Responsibilities …….

CHAPTER IV
OUTLINES OF COMPANY POLICIES

1. Relation with Shareholders ……
2. Accounting Standards ……
3. Internal Control System ….
4. External Auditor ….
5. Risk Management ……..
6. Quality Management …..
7. Relation with Customers and Counterparts …..
8. Marketing System ……
9. Relation with Gas Suppliers …
10. Goods and Services Procurement System …
11. Relation with Employees …..
12. Employees Ethics ……
13. Work Hygiene and Safety ….
14. Environment ………
15. Relation with Community …….
16. Political Involvement ……
17. Conflict of Interest ……
18. False Statements and Claims ….
19. Gift Giving and Receiving ….
20. Relation with Government Officials ….
21. Insider’s Information ….
22. Information Disclosures and Confidentiality …
23. The Socialization, Implementation & Evaluation
24. Report of Violations Against the Good Corporate
Governance Code ……


PRESIDENT DIRECTOR’S MESSAGE

In order to improve the success and accountability of the company, the management must be committed to implementing the principles of Good Corporate Governance that is through transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprise Number Kep-117/M-MBU/2002 on the Application of the Principles of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), it is stated that the State-Owned Enterprises must implement GCG consistently and or adopt GCG as their operational basis.
The application of Good Corporate Governance aims at:
a. Maximizing the value of the State-Owned Enterprises (BUMN) by encouraging the application of the transparency, accountability, trustworthiness, responsibility and fairness principles to give the company strong competitive power both nationally and internationally;
b. Encouraging professional, transparent and efficient management of the State-Owned Enterprises (BUMN) as well as empowering their functions and improving the independence of their organs;
c. Encouraging the Company’s Organs in charge of the decision-making and implementing process to base the same on high moral values and observance to regulations applicable and to be aware of the social responsibilities of the State-Owned Enterprises (BUMN) towards either the Stakeholders or the survival of the environment surrounding them;
d. Improving the contribution from the State-Owned Enterprises to the national economics;
e. Improving the national investment climate;
f. Succeeding the privatization program.

It is highly hoped that the implementation of Good Corporate Governance within the confine of PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk will strengthen the company’s position against the challenges and competition as well as improving Stakeholders and Shareholders’ confidence that in the end will boost the value of the shares of PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

The collective commitment between the Board of Commissioners, the Board of Directors and all Employees will make PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk as a strong company on the way to be a major company in natural gas supply sector.

Jakarta, May 13, 2005
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Board of Directors,



W.M.P Simandjuntak
President Director

----------------------------------------


CHAPTER I

GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE
1. BACKGROUND
The economic crisis took place in Indonesia due to various causes; one of them is that there have been many companies operating in Indonesia do not apply the principles of Good Corporate Governance. This can be seen from the prevalent unhealthy practices of corporate financial management. State-Owned Enterprise (BUMN) as one of Indonesia’s economic pillars must pioneer the implementation of the Good Corporate Governance (GCG). BUMN has the obligation to contribute to the recovering of such condition towards a better one. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, called PGN, as one of the major State-Owned Enterprises (BUMNs) considers it necessary for it to participate in the process of recovering the national economic condition by endeavoring to formulate and implement the Good Corporate Governance principles.

It is widely understood that in order to perform better, the company needs to arrange the benchmarks of management to be implemented consistently to optimize all the values of its Stakeholders as well as to produce a mutually benefiting economic relationship pattern. The harmonious relationship will help determine the orientation of the company’s development and performance. It will also help the decision-making, operation controlling and monitoring as well towards the Good Corporate Governance. The improved professional relationship will enable the company to boost the management’s performance.

The GCG-based company management is basically an attempt to make GCG the principles and benchmarks for the company to manage itself.

The GCG implementation is urgently needed to help the company survive and be tough in facing a tighter competition. Good Corporate Governance is expected to be the vehicle for the company towards better achievement among others by inhibiting corruptive, collusive and nepotistic practices, improving the budgetary disciplines as well as encouraging monitoring and efficiency in company management.

GCG implementation in PGN is urgently required and immediate in nature since it will directly provide a clear direction thus enabling reliable decision-making process. It will also enable wiser management of PGN thus improving business partners’ confidence.

To enable good implementation of GCG in PGN, there is a need to arrange GCG Code as the reference for PGN in executing each of their duties and obligations.

2. DEFINITION
In the Decree of the State Minister for State - Owned Enterprise No. Kep – 117/M-MBU/2002 regarding GCG in BUMN defines GCG as a process and structure used by company organs to improve company’s business success and accountability to realize Shareholders’ value in the long term by still regarding the interests of the other Stakeholders subject to applicable laws and ethics.

GCG is a set of rules regulating the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as General Meeting of Shareholders (RUPS) convened as the accountability measure to the other Stakeholders.

The implementation of GCG requires a company’s management governing the relationship between the Board of Directors and their subordinate organs including the employees as executors in the company as provisioned in the Company’s Articles of Association.

3. OBJECTIVE
The objectives of GCG implementation in PGN are to:
a. Control and direct the relationship among Shareholders (RUPS), Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, Suppliers, Partners, Creditors, the Government, Society and Environment;
b. Encourage and support PGN’s development, resources management and better planned risk management;
c. Improve PGN’s management accountability to the Shareholders and other Stakeholders;
d. As the stepping stone towards better PGN’s professional culture;
e. Improve PGN’S contribution to the national economy;
f. Achieve PGN’s Vision and Mission;
g. Create work environment’s safety and health;
h. Human resources and company’s culture professionalism through the quality management application.

4. BENCHMARK REFERENCE
The GCG benchmark refers to:
a. Laws, such as:
· Law Number 1/1995 on limited liability company,
· Law number 19/2003 on State Owned Enterprise (BUMN),
· Law Number 8/1995 on Capital Market,
· Law Number 22/2001 on Oil and Natural Gas;
b. Decrees of the State Minister for State-Owned Enterprise, as follows:
· Kepmen No. Kep-117/M-MBU/2002 on implementation of GCG practices to BUMN,
· Kepmen No. Kep-100/MBU/2002 on BUMN health level rating,
· Kepmen No. Kep-101/MBU/2002 on RKAP arrangement,
· Kepmen No. Kep-102/MBU/2002 on RJP arrangement,
· Kepmen No. Kep-103/MBU/2002 on the formation of the Audit Committee for BUMN;
c. Bapepam (Capital Market Supervisory Board) and BEJ’s (Jakarta Stock Exchange) regulations, such as:
· Decision of the Head of Bapepam Number Kep 41/PM/2003 on the formation and the work executive procedures for the Audit Committee,
· Decision of the Board of Directors of PT. Bursa Efek Jakarta Number Kep-35/BEJ/07-2004 on regulation Number 1-A on equity stocks and securities listing other than stocks issued by listed companies;
d. Company’s Articles of Association;
e. Resolution of the General Meeting of Shareholders as contained in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

5. SCOPE OF GCG CODE
This GCG Code is mainly to provide guidance to:
a. Shareholders;
b. Board of Commissioners;
c. Board of Directors;
d. President Director acts on behalf of the Shareholders of the Subsidiary;
e. Directors or employees or people assigned by the Directors to give guidance, monitoring and as well as running the company.

TERMS USED AND THEIR DEFINITIONS

a. PGN is the whole Company’s Organ including the General Meeting of Shareholders (RUPS), Board of Commissioners and Directors.
b. The Company is PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
c. General Meeting of Shareholders (RUPS) is the company’s organ conferring the highest power in PGN and retaining all the authorities not assigned to the Board of Directors or Board of Commissioners subject to law No.1/1995 on Limited Liability Company.
d. Board of Commissioners is all the members of the Board of Commissioners acting as a Board.
e. Member of the Board of Commissioners is the member of the Board of Commissioners as individuals (not as a Board).
f. Board of Directors is all the Directors acting as a Board.
g. Director is the member of the Board of Directors as individuals (not as a Board).
h. Stakeholders are the parties directly associated with company’s operation.
i. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners qualifying the general and specific requirements established by the company and fulfilling the independence criteria as per applicable laws and or the best Good Corporate Governance practices.
j. Audit Committee is a committee formed by the Board of Commissioners to help the Board of Commissioners perform its duties and functions in examining the effectiveness of the internal control system, internal and external auditors’ duties as well as study and approve of all the information prepared for other parties.
k. External Auditor is the Public Accountant Office appointed to perform the audit over financial report.

COMPANY’S VISION AND MISSION

Vision
To be reputable and reliable public company in providing natural gas.

Mission
Enhances the utilization of natural gas for industrial, commercial and residential end users through extensive transmissions and distributions pipeline networks and other prospective trading and business in natural gas utilization.

CORPORATE CULTURE

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has formulated its corporate culture abbreviated as SMILE. The SMILE forges a strong commitment and encourages successful implementation of the corporate culture in accordance with the company’s objectives. SMILE means to encourage every conscious individual to keep smiling and friendly while performing each corporate duty.

The friendliness in SMILE has a broad sense. It is not merely the willingness to sacrifice for the sake of company’s progress through the best services to the Stakeholders. It also means eco-friendliness in the management of the natural gas to be distributed by PGN to public.


S M I L E as PGN’S corporate culture can be elaborated as follows:

S = Satisfaction
All PGN levels endeavor to satisfy the Stakeholders that consist of: Customers, Suppliers, Business Partners, Mass Media, Employees, the Government, General Public and Shareholders.

M = Morale
The values that each employee must acquire on their own conscience that consist of: discipline, corporate loyalty, cooperation, mutual confidence and respect.

I = Integrity
The work attitude applicable to the company, that is: high commitment to working with integrity, honesty and ethics; ability to self-control, refuse commission, bribe, avoid manipulation, corruption and to refuse anything with moral hazard potentials, professional hazard potentials as well as incurred loss to the company; maintaining and developing effective implementation of the quality management system.

L = Leadership
Set quality leadership by prioritizing examples and justice; always provide the opportunity to qualified employees to develop themselves optimally in preparing the future leaders capable of performing day-to-day leaderships function; anticipate changes; and be the success key for the growth of the corporate culture and work attitude considering that the leader is the example for all of its subordinates in terms of way of thinking and acting.

E = Entrepreneurship
Entrepreneurship is the entrepreneur soul embedded to each employee’s personality of high motivation. It means that he can work independently, hard, thoroughly and meticulously, disciplined, efficiently, and faithful to promises. He has the spirit of always trying to move forwards to develop his potential; self confident, sensible, thorough and tactical in scrutinizing the opportunity in the midst of heavy business competition.

CHAPTER II

GCG BENCHMARKS PRINCIPLES
PGN will always implement all GCG principles, covering:

1. TRANSPARENCY
The transparency principles consist of the openness in the performance of the decision-making process and disclosure of both material and relevant information on the company.

The implementation of transparency covers the disclosure of company’s performance on timely, accurate and comparable basis. It also covers the decision-making process and the monitoring of the quality, time and cost efficiency as well as standardization.

With such transparency, the Stakeholders can have a look into a specific decision by which the company has been managed; how a decision is made and how the accountability process of the decision made by the company proceeds.

2. INDEPENDENCE
The independence principles mean that the Company is managed professionally, free of any conflict of interests and influences / pressures of any party contravening applicable laws and the healthy corporate principles.

Here, there is an emphasis that when performing their functions, duties and responsibilities, Board of Commissioners, Directors or any parties assigned the duty to manage company’s activities are free of any pressures or influences both internal or external of the company that are not inline with applicable regulations and the good corporate governance principles.

3. ACCOUNTABILITY
The accountability principles mean that there are clear functions, performance and accountability of the company’s organs to create balanced power and effective management of the company.

4. RESPONSIBILITY
The responsibility principles mean the fitness in the management of the company to the applicable regulations and the healthy corporate principles.

5. FAIRNESS
The fairness principles are to be implemented as the fairness and equality in fulfilling Stakeholders’ rights arising from agreements and applicable laws.



CHAPTER III

COMPANY’S ORGANS
1. RELATION BETWEEN COMPANY’S ORGANS
PGN is highly aware that the relations among company’s organs that consist of General Meeting of Shareholders (RUPS), Board of Commissioners and Directors are strongly influential to GCG implementation. Therefore, PGN firmly separates the function, role and responsibility of each organ as per applicable laws.

PGN always endeavors to create a harmonious professional relation among company’s organs.

PGN encourages company’s organs that in any decisions and the performance of any actions must always be based upon the business ethics values and observance to the applicable regulations as well as the awareness that the company bears a social responsibility to the Stakeholders.

2. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The General Meeting of Shareholders (RUPS) is the highest company’s organ with all the authorities not assigned to either Board of Commissioners or Directors as stipulated in the Articles of Association and relevant regulations. RUPS reserves the right to obtain any information and demand responsibility from the Board of Commissioners and Directors pertinent to the management of the Company.

PGN holds two types of RUPS namely Annual RUPS and Extraordinary RUPS. The annual RUPS is convened once a year to discuss the Annual Report presented by the Board of Directors regarding the condition and operation of the company, results gained, projected development of the company in the future, company’s major activities and its changes during the fiscal year as well as detailed problems arising during said fiscal year that affects company’s activities. The extraordinary RUPS is convened in case there is a need to discuss several agenda such as amendment to the Articles of Association, appointment and termination of the member of the Board of Commissioners and / or Directors as well as other required agenda.

RUPS can proceed if the present Shareholders meet the quorum as stipulated in the Articles of Association and applicable laws.

PGN makes the minutes of the meeting discussed and resolved in RUPS signed by the Chairman and one of the meeting attendants designated by RUPS. This signing is not required if the minutes of the meeting is made in Notarial Minutes.

3. BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners is the Company’s Organ elected through RUPS whose duty is to monitor and give inputs on the policy of the Board of Directors in performing the management of the Company.

The Board of Commissioners will always observe to the Articles of Association and applicable laws.

3.1. Board of Commissioners’ Rights and Authorities
3.1.1. Board of Commissioners’ Rights
a. The Board of Commissioners reserves the right to gain access to company’s information on timely and complete basis;
b. The Members of the Board of Commissioners either jointly or severally at anytime reserve the right to enter any buildings and yards or other premises used by or in the possession of the company and reserve the right to check books, evidence documents, inventories, check and verify cash flow condition for verification purpose and other securities as well as know any action that the Board of Directors has taken;
c. The Members of the Board of Commissioners reserve the right to ask and demand explanation regarding any issues to the Board of Directors and the Board of Directors must provide the same;
d. The Board of Commissioners with majority votes reserves the right to temporarily terminate one or more members of the Board of Directors, if they act to the contrary against Company’s Articles of Association or abandon their obligations or if there is an contingent reason by the company;
e. The Board of Commissioners may request expert helps in performing its duties on limited term basis at company’s charges or if needed may form committees as necessities allow;
f. Each Member of the Board of Commissioners is entitled to a honorarium and other benefits including pension benefit as per applicable rules whose amount is to be determined by RUPS;
g. The Board of Commissioners reserves to enjoy company’s conveniences and facilities as per RUPS decision whose provision shall be adjusted to the company’s financial condition, worthiness and sensibility principles so as not to contravene applicable laws.

3.1.2. Board of Commissioners’ Authorities
a. The Board of Commissioners reserves the authority to approve or reject Board of Directors’ plan to:
· receive long-term credit from the Bank or other Financial Institutions,
· grant long-term loan on behalf of the Company,
· release or sell Company’s immovable exceeding the specific amount determined by the Meeting of the Board of Commissioners,
· enter into a chartered management contract whose validity exceeds 3 (three) years,
· set an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors,
· participate wholly or partially or participate in other companies or organizations or incorporate new companies,

· act of not again collecting written off bad debts whose amount from time to time is determined by the General Meeting of Shareholders;
b. The Board of Commissioners reserves the authority to enter any buildings or yards or other premises used or under the possession of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
c. The Board of Commissioners reserves the authority to check all ledgering, letters and other bodies of evidence, inventories, check and match the cash flow condition for verification purpose and other securities;
d. The Board of Commissioners reserves the authority to know all the actions taken by the Board of Directors and demand explanation, in which case the Board of Directors must supply the explanations regarding all questioned issues;
e. The Board of Commissioners reserves the authority to terminate temporarily one or more members of the Board of Directors from his/her/their station if said director (s) acts against the Articles of Association of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk and other applicable regulations or abandon his/her/their obligations or if there is a contingent need for the company. The temporarily termination will be informed to the concerned party along with the reason underlining the same.

3.2. Committees of Board of Commissioners
The Board of Commissioners can form committees as per company’s need and by still regarding the effectiveness of such committees in supporting the performance of the company. The committees that the Board of Commissioners can form are: Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee, GCG Committee, Insurance and Business Risk Committee and other committees.

Audit Committee
The Audit Committee is assigned to help the Board of Commissioners ensure effective internal control system and effective performance of external auditor’s duties.

Nomination Committee
The Nomination Committee is assigned to arrange the selection and nomination criteria for the members of the Board of Commissioners, Directors and Officials one level below the Board of Directors, evaluate the employees’ performance evaluation system and recommend the number of Board of Commissioners and Directors members.

Remuneration Committee
The Remuneration Committee is assigned to arrange the waging and benefits systems for the Board of Commissioners, Directors and Officials one level below the Board of Directors as well as to give recommendation regarding:
a. The evaluation towards the remuneration system for the Board of Commissioners, Directors and Employees in question;
b. Pension system;
c. The compensation system as well as other benefits in case of employees’ rationalization.

Good Corporate Governance Committee
The Good Corporate Governance Committee is assigned to help the Board of Commissioners monitor and recommend GCG implementation in the company.

Insurance and Business Risk Committee
The Risk Committee is assigned to conduct periodic assessment of the company’s risks and recommend the risk management strategy to the company as well as the type and amount of the insurance covered by the company for business risk.

3.3. Board of Commissioners’ Duties and Obligations
The Board of Commissioners is assigned and obligated to:
a. Always comply with applicable laws, Company’s Articles of Association and RUPS’ resolution;
b. Be in good faith and responsible in performing its duties for the company’s interest and business;
c. Perform monitoring duty over the policy of the Board of Directors in the management of the company including the implementation of Company’s Long Term Plan, Work Plan and Company’s Budget as well as the provisions of the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders and laws;
d. Advise the Board of Directors in performing company management;
e. Advise and recommend the Board of Directors and all of its fleets regarding the management of operation of the company;
f. Advise and recommend the Board of Directors and all of its fleets regarding the arrangement of company’s Mission, Vision and other strategic plans both short and long terms;
g. Advise and recommend the General Meeting of Shareholders regarding Company’s Long Term Plan, Work Plan and Budget Plan as proposed by the Board of Directors;
h. Research and study the reports from the Board of Directors and all of its fleets, particularly regarding the specific duties resolved collectively;
i. Research and study the reports from the committees under the Board of Commissioners;
j. Catch up with PGN’S activities progress either through the internal information supplied by the company or through external information from the media or other sources;
k. Attend the meeting with the Board of Directors and all of its fleets;
l. Endeavor to ensure that the Board of Directors and all of its fleets have complied with the provisions of law as well as other regulations in managing the company;
m. Arrange the work plan for the Board of Commissioners for the effective year period;
n. Self assess the performance of the Board of Commissioners on periodic basis;
o. Supervise the effectiveness of the Good Corporate Governance practices;

3.4. Composition and Position Requirements
3.4.1. Composition of Board of Commissioners
a. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) Board of Commissioners Members, one of whom sits as President Commissioner;
b. PGN’S Board of Commissioners in spite of its obligation to make decision is also required to be effective, precise and accurate when taking independent action to the Board of Directors. To enable the achievement of that objective, an Independent Board of Commissioners is necessary whose member is at least 30% (thirty percent) of the Board of Commissioners Members;
c. If the company has no single Board of Commissioners Member, at the latest within 60 (sixty) days following the vacancy, RUPS must convene to elect the New Board of Commissioners Member;
d. While the position is still vacant and there is not yet any replacement or nobody has officially seated for the position, one of the other Board of Commissioners Members elected by the Meeting of the Board of Commissioners performs the job of said Board of Commissioners Member with equal power and authority;
e. If at any time for any cause whatever the company has no single Board of Commissioners Member, on temporary basis the Shareholders with voting stocks perform the job of the Board of Commissioners as per Articles of Association and applicable regulations, with the obligation that at the latest 60 (sixty) calendar days from the vacancy, RUPS must convene to elect the New Board of Commissioners.
f. Individual nominated as prospective Board of Commissioners Member will be subject to the fit and proper test by the Nomination Committee and/or Shareholders;
g. Prospective Board of Commissioners Members passing the fit and proper test will be nominated in the following RUPS prior to election;
h. The commission of the Board of Commissioners Members is effective as from the date determined in the General Meeting of Shareholders where said Board of Commissioners Members are elected and shall expire at the closing of the 5th (fifth) General Meeting of Shareholders when said Board of Commissioners Members have held the position as Board of Commissioners Members.

3.4.2 The Board of Commissioners’ Commission:
a. Board of Commissioners Members can be elected by the General Meeting of Shareholders as from the date determined by the General Meeting of Shareholders and terminated at the 5th General Meeting of Shareholders since their election.
b. Board of Commissioners’ Members’ commission terminate when:
· The commission of the party concerned expires,
· The concerned stops prior to the expiry of his commission for resignation,
· Declared bankrupted or under court’s absolution,
· No longer qualified as per applicable regulations,
· Die,
· Terminated by RUPS.

3.5. Meeting of the Board of Commissioners
a. The Meeting of the Board of Commissioners is the meeting convened by the Board of Commissioners;
b. The Meeting of the Board of Commissioners consists of Board of Commissioners Internal Meeting and Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors;
c. The Meeting of the Board of Commissioners can be convened at company’s domicile or company’s business activities premise or other premises within the territory of the Republic of Indonesia to be determined by the Board of Commissioners.

3.6. Introductory Program for the New Board of Commissioners Members and Board of Commissioners’ Capability Upgrading Program
The company holds the introductory program for New Board of Commissioners’ Members in the hope that those New Members of the Board of Commissioners will be able to work excellently for the company’s interests. The introductory program can be in the form of presentation, meeting or visits to company’s facilities or other programs. President Commissioner is in charge of this program implementation.

Introductory Program for the New Board of Commissioners’ Members covering:
a. The implementation of GCG principles by the management;
b. The description of the company, its objectives, characteristics, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position as well as other strategic issues;
c. Information regarding the authorities assigned to company’s organs, internal and external audit, internal control policies and systems and Audit Committee;
d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors;
e. Team building by involving all the members of the Board of Commissioners, either the new members of the Board of Commissioners as well as the old ones.
The company will facilitate said introductory program. The company will also facilitate the Board of Commissioners’ capability program as per company’s ability and need.

3.7. Board of Commissioners’ Performance
Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners’ performance will be evaluated by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

In general, the performance of the Board of Commissioners is defined based on the duties and obligations provisioned in the applicable laws and Company’s Articles of Association as well as Shareholders’ message. The criteria for formal evaluation are presented openly to the Members of the Board of Commissioners at the day of their appointment.

The evaluation results of the performance of individual Member of the Board of Commissioners can be used as:
a. The basis for the remunerations and other incentives for each individual Member of the Board of Commissioners;
b. The materials for considerations by Shareholders to terminate any individual Members of the Board of Commissioners in the middle of their commission term;
c. The tool to evaluate the effectiveness of the Board of Commissioners and the basis to relieve it from its liabilities (acquit et de charge).

4. BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors is the company’s organ fully in charge of the management of the company for the Company’s interest and objective with good faith and full responsibility for the mere interest of the company. PGN’S Board of Directors will always account for Shareholders and Stakeholders’ interest by complying with the provisions of applicable laws and the best practices of the Good Corporate Governance principles.

4.1. Board of Directors’ Rights and Authorities
4.1.1 The Board of Directors reserves the right to:
a. Represent the company in and outside the court;
b. Take any actions and deeds either regarding the management or ownership, as per provisions of applicable laws;
c. Bind the company to third parties and third parties to the company on some limitations;
d. Determine the policy in leading and managing the company;
e. Arrange the regulations regarding company’s staffing including setting up the salaries, pensions or old day benefit and other incomes for company’s staffs as per applicable regulations and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
f. Arrange the assignment of the Board of Directors’ power to represent the company in and outside the court to an individual or some Directors specifically assigned for said purpose or to an individual or some company’s staffs either jointly or severally or to other individuals;
g. Take other actions, regarding the company or ownership of company’s assets, as per provisions regulated in the Articles of Association and those resolved in the General Meeting of Shareholders subject to regulations applicable;
h. Enjoy salaries and company’s facilities, including pension allowance whose amount is fixed by the General Meeting of Shareholders;
i. Use company’s conveniences and facilities for activities related to company’s interest, as per company’s regulations and policies;
j. Use expert advice.

4.1.2 The Board of Directors is authorized to:
a. Refuse to register the transfer of right over shares in the Shareholders register if said transfer does not meet the provisions of PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk’s Articles of Association;
b. Take actions hereunder after obtaining approvals from the Board of Commissioners, as follows:
· Receive long-term credit from the Bank or other Financial Institutions,
· Grant long-term loan on behalf of the company,
· Release or sell company’s immovable exceeding the amount fixed by the meeting of the Board of Commissioners,
· Enter into a management contract whose validity exceeds 3 (three) years,
· Set an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors,
· Participate wholly or partially or participate in other companies or organizations or incorporate new companies,
· Act of not again collecting written off bad receivables whose amount from time to time is determined by the General Meeting of Shareholders;
c. The Board of Directors are authorized to take any legal actions to assign, release rights or make collateral of a debt the whole or 50% (fifty percent) of the company’s assets in one fiscal year, either in a single or a number of transactions separately or integrated one another subject to the approvals from the General Meeting of Shareholders.

4.2. Board of Directors’ Duties and Obligations
4.2.1 The duties of the Board of Directors are to:
a. Lead and manage the Company in accordance with Company’s goals and objectives and to always endeavor to improve the Company’s efficiency and effectiveness;
b. Maintain and manage company’s assets;

4.2.2. Obligations of the Board of Directors are to:
a. Endeavor and ensure successful performance of the company’s business and activities in accordance with its business objectives and activities;
b. Prepare company’s work plan and annual budget;
c. Prepare company’s long-term plan to obtain the approvals from the Board of Commissioners;
d. Make available and maintain company’s bookkeeping and administration as per common practice applicable for a company;
e. Arrange the accounting system based on the internal control principles, especially the separation of management, recording, storing and monitoring functions;
f. Be accountable for and provide any information on company’s condition and performance in the form of company’s activities report including financial report, annual report, as well as any other periodic reports as per applicable regulations;
g. Prepare complete company’s organizational chart including detailed jobs thereof.

4.3. Composition and Position Requirements
a. The company is managed and led by the Board of Directors consisting of at least 2 (two) Directors one of whom sits as President Director;
b. The division of the duties and authorities of each Director is determined by RUPS and by RUPS such can be assigned to the Board of Commissioners to determine the same;
c. If at anytime for any cause whatever the position of Director becomes vacant, at the latest 60 (sixty) calendar days from the vacancy, RUPS must convene to fill the vacancy. While the position is still vacant and there is not yet any replacement or nobody has officially seated for the position, one of the other Directors elected by the Board of Commissioners performs said vacant Director’s jobs with equal power and authority;
d. If the Company has no single Director, on temporary basis the Board of Commissioners must perform Board of Directors’ jobs, with the obligations that at the latest within 60 (sixty) days following the vacancy, RUPS must convene to fill the vacant position;
e. Individual nominated as prospective Director will be subject to the fit and proper test by the Nomination Committee and/or Shareholders;
f. Prospective directors passing the fit and proper test will be nominated to RUPS for election. Before appointed by RUPS as Director, the qualified candidates must sign the management contract;
g. The commission of the Directors is effective as from the date determined in the General Meeting of Shareholders where said Directors are appointed and shall expire at the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders when said Board of Directors Members have held the position as Directors as per the other provisions regarding commission periodicities as provided by applicable laws.

4.4. Meeting of Board of Directors
The meeting of the Board of Directors is one convened by the Board of Directors and each attending Director and/or represented Director can vote in such meeting.
Board of Directors meeting consists of:
a. Agenda meeting, a meeting requiring decision-making either those strategic or operational; this is also called discourse meeting.
b. Non-agenda meeting, an on paper meeting; this meeting convenes in case of Notarial or other parties’ need, principally requiring the approval of all the Members of the Board of Directors.
Board of Directors meeting can convene at company’s domicile or other premises within the territory of the Republic of Indonesia.

4.5. Introductory Program for the New Directors and Board of Directors’ Capability Upgrading Program
The company holds the introductory program for new Directors in the hope that Board of Directors will be able to work excellently and there will be teamwork for the progress of the company. The introductory program can be presentation, meeting or visits to company’s facilities or other programs. President Director is in charge for this program implementation.

The introductory program for the new Members of the Board of Directors consists of:
a. Implementation of GCG principles by the company;
b. The description of the company, its objectives, characteristics, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position as well as other strategic issues;
c. Information regarding the authorities assigned to company’s organs, internal and external audit, internal control policies, systems and committee;
d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors;
e. Team building by involving all Directors.

The company will facilitate said introductory program. The company will also facilitate the Board of Directors through education and training program as per company’s ability and need.

4.6. Board of Directors’ Performance
Board of Directors’ performance will be evaluated every year by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders. Board of Directors’ performance evaluation will be based on the duties, authorities and responsibilities expressed in the company’s Articles of Association and RUPS’ resolutions as well as applicable laws.

The Board of Commissioners with or without helps from a committee, will propose the evaluation criteria for Board of Directors’ performance to be determined by RUPS from their appointment, which criteria will be formulated in the Appointment Agreement/ Performance contract.
The company uses the results of performance evaluation and appointment contract of each Director as:
a. The basis for the remunerations and other incentives for each Director.
b. The materials for considerations by Shareholders to terminate said Directors in the middle of their commission term.
c. The tool to evaluate the effectiveness of the Board of Directors and the basis to relieve it from its liabilities (acquit et de charge).

5. CORPORATE SECRETARY
PGN is fully aware of the importance of Corporate Secretary’s role in help smoothen the relationship among company’s organs and the relationship between the company and its Stakeholders. The company will ensure that Corporate Secretary will acquire sufficient authorities to perform his/her duties.

5.1 Functions
The principal functions of Corporate Secretary for a limited liability company are as follows:
a. To catch up with the latest development of the Capital Market, particularly regarding rules prevailing thereat;
b. To serve the public with any information required regarding the Publicly Listed Company;
c. To give suggestions to the Board of Directors of said Public Company to observe to the provisions of Law Number 8/1995 on Capital Market and its implementing regulations;
d. As contact person between the Publicly Listed Company and Capital Supervisory Board and the community;
e. The function of Corporate Secretary can be tackled by the Director of the Publicly Listed Company.

5.2 Duties and Responsibilities
In addition to performing the principal functions above, company’s secretary performs the following jobs:
a. To attend to Board of Directors’ meeting and make minutes of meeting;
b. Be responsible in the convention of RUPS;
c. To prepare the required materials regarding Board of Directors’ routine activities to be informed to external parties;
d. To prepare the required materials regarding issues those are subject to Board of Directors’ decision pertinent to the management of the company;
e. To convene meeting within the Board of Directors, either routine or non-routine;
f. To follow up any resolution passed by the board of directors by recording each resolution so resolved in any decision-making forums and those in charge of as well as monitor the progress of the implementation of the meeting resolutions;
g. To carry out activities in secretariat affairs within the enclosure of the board of directors and the company.

CHAPTER IV

OUTLINES OF COMPANY POLICIES
1. RELATION WITH SHAREHOLDERS

PGN in its relation with the Shareholders must secure Shareholders’ rights to:
a. Convene RUPS on following conditions:
· Attend to and vote in the General Meeting of Shareholders (RUPS) held by the company unconditionally by direct presence or by power of attorney to attend the meeting,
· Vote on one share one vote basis for each information or resolution produced in RUPS,
· Hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) upon written request from those representing at least 1/10 (one-tenths) part of all outstanding shares,
· Hold RUPS (General Meeting of Shareholders) with the consent from the chairman of the district court and or if the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company fail the convention of said RUPS;
b. Obtain company’s data on timely and accurate basis regarding both incidental and periodic information to enable Shareholders to participate in suggesting and determining the actions and decisions regarding the incremental changes prevailing to the company;
c. Receive equal treatment as that given to all the Shareholders whether they are minority, foreign or majority Shareholders;
d. Receive the share of the profits in dividends or other profits equal to the amount of stock capital it holds.

2. ACCOUNTING STANDARDS

PGN enacts the policy to perform the accurate accounting system that reflects each monetary transaction and asset change prevailing. PGN ensures that only real monetary transactions will be recorded. PGN always warrants that all accounting-related policies and regulations refer to the Financial Accounting Standards.

Company’s Financial Report always shows Financial Balance, Income Statement, Statement of the Allocation of the Fund procured from stock issues, Statement of Equity Change and Cash Flow Statement as well as Notes on the Financial Report. PGN will disclose in its Financial Report any relevant information to its users as per applicable provisions.

3. INTERNAL CONTROL SYSTEM

In order to help the President Director, the Internal Control Unit performs internal and operational audits.

The duties and responsibilities of the Internal Control Unit are as follows:
a. Secure company’s assets from any indicated deflections in the sense that an effective internal audit function will be able to prevent fraudulent acts by the management;
b. Plan and perform the audit function subject to the objective and goal as well as set schedule;
c. Keep confidential and secure all the files of each material of the audit performed;
d. Evaluate / analyze and verify the validity of information to support audit results;
e. Study company’s investment especially regarding the extent of the risk management performed by the work unit in question;
f. Evaluate the management control system, whether Standard Operational Procedures are still effective for all sectors: Financial, Operation, Development, General Affairs and Corporate Secretary;
g. Evaluate the Information Control System to prove if company’s important information is truly secured.

The Internal Control Unit has no authority and responsibility over audited activities, however it contributes to company’s activities monitoring. The monitoring is the process to determine the quality of internal control’s performance from time to time done through continual activities.

4. EXTERNAL AUDITOR

External Auditor is liable to providing independent and objective opinion regarding the qualification, compliance and consistency of the company’s financial report with the Indonesian Financial Accounting Standards and applicable regulations.

External Auditor reports to RUPS and must be free from the influences of the Board of Commissioners, Board of Directors and other company’s Stakeholders.

External Auditor performs the audit for company’s financial report and all accounting reports as well as other supporting data to secure the qualification, compliance and consistency with the Indonesian Accounting and Financial Standards.

External Auditor informs the company through The Audit Committee for any event inconsistent with the prevailing laws.

The Audit Committee proposes prospective External Auditor through the Board of Commissioners to the Shareholders. The proposal should be enclosed with the promotional background and the amount of the honorarium proposed for said External Auditor.

Proposed External Auditor must be free from the influences of the Board of Commissioners, Board of Directors and other company’s Stakeholders.

The Shareholders through RUPS determine the appointment of External Auditor to audit next year’s financial report.

5. RISK MANAGEMENT
PGN is aware that risk management is vital. To minimize risks, either internal or external risks potentially arising within PGN, the risk management comprises seven steps as follows:

a. Context setting;
b. Risk identification;
c. Risk analysis;
d. Risk evaluation;
e. Risk treatment;
f. Communication and consultancy;
g. Monitoring and supervision.

The effort to manage the risk as elaborated in this section will be successful if all the components within PGN precisely apply the direction in The Manual of Risk Management.

6. QUALITY MANAGEMENT
PGN is aware that Quality Management Development is important to ensure that the effective quality standards applied by the company comply with the quality standards set by the company. The quality standards will always be maintained through quality audit and evaluation of the quality objective achievement by each unit of the company.

7. RELATION WITH CUSTOMERS AND COUNTERPARTS
In its services to customers PGN will always be faithful to its commitment in terms of attention and sensible price, time and safety level that complies with prevailing service standards. The company will supply information and perform various socializing activities to its customers regarding customers’ right for consistent and equal services through media accessible by them.

Regarding the cooperation with counterparts, the company executes all the deals on written instruments arranged on mutual benefit and good faith principles.

8. MARKETING SYSTEM
PGN is aware that open market will create tighter competition in gas transmission and distribution business. Therefore, the company considers it is necessary to make some adjustments. Such adjustments are taken to the company’s organizational chart that is now becoming more and more independent with the formation of SBU and Districts, backed up with highly competent employees.

9. RELATION WITH GAS SUPPLIERS
As a gas transmitting and distributing company, PGN is aware that company’s business is strongly related with the availability of gas supply from gas suppliers. Therefore, the company always endeavors to knit relationship with natural gas suppliers for gas availability either for industrial, commercial demand or public consumption.

The company retains a strong commitment to cooperating with gas suppliers responsibly and upholding the business ethics by:
a. Deploying legal and ethical manners in the relation with prospective suppliers either during negotiation process or after the deal has been made;
b. Always respecting and observing to all the provisions in any cooperation agreement contract made.

10. GOODS AND SERVICES PROCUREMENT SYSTEM
PGN is aware that in performing its business activities, the company must maintain the fair competition as per applicable laws and regulations. For its operational activities, the company considers it necessary to cooperate with external parties such as for the procurement of goods and services. Practically, the goods and services procurement must meet the following criteria:
a. The tendering process for goods and services procurement must be openly, transparently and accountably proceeded with the involvement of reputable prospective suppliers;
b. No cooperation is allowed with any suppliers that have family relationship with company’s decision maker in order to avoid conflict of interest;
c. Each deal made between suppliers and the company must be made in writing as per applicable regulations.

11. RELATION WITH EMPLOYEES
In relation with its employees PGN will always pay due respect to the human rights as well as employees’ rights and obligations based on the cooperation agreement and applicable laws.

PGN is aware that in hiring, fixing the amount of the salary, providing training, career setting as well as setting other work requirements, it cannot act discriminatively regarding prospective employees ethnical, faith, sexual, age, physical disability background for any works that do not require special treatment or any other specific conditions protected by the laws. Discrimination applies to specific jobs with potential hazard to both work safety and the company.

PGN will provide a work environment that is free of any kinds of harassment potentially arising from different characters, personalities and cultural backgrounds of the employees.

12. EMPLOYEES’ ETHICS
PGN is aware that employees are one of the important factors in achieving company’s objective. It is a must that each employee does their job honestly, conceptually, creatively, toughly and responsibly as per company’s policies and regulations. Each employee will always perform company’s business activities assigned to them based on the set ethical standards. The professional culture as the ethical standards adopted within PGN has been based on the 5 (five) “SMILE” principles: Satisfaction, Morale, Integrity, Leadership and Entrepreneurship.

13. WORK HYGIENE AND SAFETY
PGN must ensure that all the assets it manages in the form of both main and auxiliary facilities meet the work hygiene and safety standards as regulated in applicable laws.

The company ensures that it will:
a. Always provide healthy work environment;
b. Always heighten the work and environmental safety and hygiene procedures (SK3L);
c. Encourage all the units to execute SK3L consistently;
d. Secure available proper work and environmental safety and hygiene equipments.

14. ENVIRONMENT
All PGN’S components are highly aware and committed to environmental preservation in the vicinity of its business area and confirmed to knit partnership with the surrounding community as the manifestation of corporate social responsibility.

15. RELATION WITH THE COMMUNITY
In their interaction with the community, all PGN’S components are committed to maintaining the healthy and clean living environment. As the manifestation of corporate social responsibility, the company will always nurture and build harmonious relationship with the community around company’s business activities location.

16. POLITICAL INVOLVEMENT
PGN acknowledges every employee’s right to express his / her political aspiration. Therefore, the company will not make or restrict every individual’s right to express his / her political aspiration. Any decision made by a PGN’S employee to contribute his / her time, money or personal resources to any political activities is said PGN’S employee’s personal choice and risk.

PGN prohibits donations of any kind to any political party beyond the provisions of any applicable laws.

17. CONFLICT OF INTEREST
All PGN’S components must avoid all situations with potential personal conflicts of interest between and individual and the company.

All PGN’S components are to transact with either existing or potential customers, suppliers, contractors, and competitors, will always do the best for the company regardless personal benefit.

PGN must immediately and as clearly as possible inform its employees on any situation with potential conflicts of interests.

18. FALSE STATEMENTS AND CLAIMS
All PGN’S components will always make accurate statements and genuine claims to either internal or external party. This shall include every oral and written statement submitted to external parties or that used by the company.

19. GIFT GIVING AND RECEIVING
PGN will adopt the policy that all of its components are not allowed to receive gift of any kind from any party if the value of such gift exceeds the limit set by the company.

Gift giveaway to other party pertinent to any business effort must always be based on the ethical procedures and in sensible amount.

PGN can grant charity donation so long as it is in accordance with the provisions of applicable regulations.

20. RELATION WITH GOVERNMENT OFFICIALS
In the interaction with regulators and other institutions regarding company’s business, PGN will always maintain the harmonious and constructive relation based on honesty and mutual respect prioritizing public interest.

21. INSIDER’S INFORMATION
PGN is aware that any capital market sensitive information that is still classified such as business acquisition / merging plan and shares purchase or other information cannot be used / disclosed disguisedly to transact such activities.

22. INFORMATION DISCLOSURES AND CONFIDENTIALITY
In determining information classification PGN will always refer to the regulations applicable to State-Owned Enterprise (BUMN). Unclassified information can be publicized and accessible by the public through the sufficient and representative facilities that enable them as Stakeholders to access to such information easily and free of charge.

The unclassified information to be immediately informed to the Stakeholders if it consists of the one regarding the quick decision making process by the company.

PGN will not publicize any classified information and any information currently not accessible by the public.

All PGN’S components will not do any action potentially incurring loss to the company due to information leak partially or totally to the outsiders including: counterparts, contractor service partners, including contractor’s sub service, consultant service partners, and consultant sub service partners.

Employees are prohibited from disclosing, distributing partially or totally any classified information regarding any consultancy service projects, intellectual rights, patent rights and business plan of the company unlawfully without the written consent from the company.

Violation against and deflection from information availability, confidentiality and disclosures will be subject to penalty as per regulations prevailing to the company.

23. THE SOCIALIZATION, IMPLEMENTATION & EVALUATION
PGN will socialize, implement and evaluate the GCG code that will be performed by a special team formed for such purpose. The team will be led by the official elected by the Board of Directors.

24. REPORT OF VIOLATIONS AGAINST THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE
PGN supplies the opportunity for any employees to report any potential violations against this GCG code to the company personally, via letters, telephone, e-mail and so on.

PGN obliges that every informer reveals his / her identity clearly. PGN will award said informer if the reported violation has indeed happened.

PGN will maintain informer’s confidentiality unless:
a. There is a need regarding the report or investigation done by the Government;
b. In accordance with company’s interest and the GCG Codes’ mission as well.
c. Required by the legal department to defend company’s position before the laws.

PGN provides these media for the purpose of reporting suspected violation against these guides and not to store informer’s personal complaints.

CLOSING
PGN uses these Corporate Governance Codes as the ultimate standards in performing its business activities based on the Good Corporate Governance principles. With the application of these principles it is hoped that better business management can be realized in terms of transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.

In the modern business world to become the best and the champion of a competition is the ultimate goal. However, in the process to be so, all the efforts must be taken fairly and responsibly.

Unfair efforts, regardless of ethical value and responsibility by the management will result in serious problems. For example, company may lose people’s confidence. In tightly competitive service business, we will get people’s confidence if PGN can deliver the best and premium services to its customers. This is why PGN needs to keep the confidence put by all the Stakeholders if they want to be a champion in natural gas energy provision business.

Consistent and firm application of GCG has become incremental to all world-class companies. Many have witnessed that any companies ignoring such principles faced tragic destinies. However, PGN never considers those Corporate Governance Codes as the only “tools”. The GCG Codes and Corporate Culture Guidance, the crystallizing of all corporate’s genuine cultural elements are expected to complement one another. Those two tools if implemented consistently and conscientiously by PGN management, from the lowest to the highest level in the company, will make better PGN as BUMN managing to improve value creation for its Stakeholders, contributing to the national economy, creating clean and corruption, collusion and nepotism-free investment climate.

To secure the successful implementation of GCG in its genuine sense requires time, seriousness and strong commitment from all the parties within PGN. This calls for everybody’s attention towards achieving the goals of GCG, by:

a. Applying GCG consistently and or make GCG the operational base;
b. Making each individual the motor for GCG implementation;
c. Consistently socializing GCG to all work unit levels;
d. Maximizing company’s value by upholding GCG principles;
e. Encouraging professional, transparent, and efficient management of the company by advocating company’s organs’ functions and independence.

Optimum implementation of GCG principles will result in improved company’s performance that in its turn creates the values for the Stakeholders of PGN’s business.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home